Wapres Gibran dan Menaker Tinjau Langsung Distribusi BSU di Lombok, Ini Dampaknya ke Pekerja

Wapres Gibran dan Menaker Tinjau Langsung Distribusi BSU di Lombok

wartanusantara.net – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turun langsung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memantau distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Kunjungan ini menjadi sorotan nasional karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat—yaitu para pekerja yang benar-benar membutuhkan.

Kegiatan monitoring ini dilakukan di beberapa titik distribusi, termasuk kawasan industri, kantor pos, dan balai pelatihan kerja. Gibran dan Menaker terlihat berdialog dengan para penerima bantuan, bahkan sempat ikut membagikan langsung dana BSU kepada sejumlah pekerja di lokasi.

Langkah ini dianggap penting di tengah meningkatnya kritik masyarakat terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial selama beberapa tahun terakhir. Banyak pihak memuji langkah cepat Gibran yang dinilai lebih “turun ke bawah” dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Pemerintah pusat menargetkan bahwa BSU 2025 ini akan menjangkau lebih dari 8 juta pekerja formal dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Dana bantuan sebesar Rp1 juta per orang ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan kenaikan biaya hidup.

Distribusi BSU 2025: Realisasi dan Tantangan di Lapangan

Kunjungan ke Lombok menjadi momentum penting dalam evaluasi program BSU 2025. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir Juli 2025, lebih dari 65% target penerima di NTB sudah berhasil menerima bantuan. Namun, masih ada sejumlah tantangan teknis di lapangan, terutama soal data yang belum sinkron dan keterbatasan infrastruktur distribusi di wilayah terpencil.

Menaker Ida Fauziyah dalam pernyataannya mengakui bahwa masih ada beberapa kendala teknis, seperti NIK yang belum valid, rekening bermasalah, hingga akses pekerja terhadap sistem digitalisasi distribusi. Namun, ia menegaskan bahwa kementeriannya terus melakukan perbaikan dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja setempat.

Gibran sendiri menyebut pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses distribusi BSU. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi mobile tracking bantuan dan laporan dari masyarakat berbasis crowdsourcing, untuk memastikan tidak ada bantuan yang nyasar.

Salah satu highlight dari kunjungan itu adalah sesi tatap muka langsung dengan pekerja pabrik di kawasan Lombok Barat. Banyak dari mereka menyampaikan rasa terima kasih karena bantuan tersebut sangat berarti, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan biaya anak sekolah.

Komitmen Pemerintah: “Bantuan Harus Tepat dan Cepat”

Wapres Gibran menegaskan bahwa prinsip utama distribusi bantuan pemerintah adalah ketepatan sasaran dan kecepatan realisasi. Ia menyoroti bahwa terlalu sering bantuan yang baik justru gagal memberi dampak karena lambat disalurkan atau tidak sampai ke pihak yang semestinya.

“Jangan sampai bantuan yang ditunggu-tunggu ini justru jadi masalah baru karena tidak cepat, atau malah salah sasaran,” ujarnya saat konferensi pers di Mataram. Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang selama ini merasa kurang didengar dalam proses perumusan dan distribusi program bantuan.

Dalam konteks yang lebih luas, kunjungan ini juga dianggap sebagai sinyal kuat dari pemerintah bahwa program sosial seperti BSU akan terus diperkuat dan diawasi ketat. Apalagi di tengah proyeksi kenaikan inflasi menjelang akhir tahun, bantuan seperti ini akan sangat berperan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja dengan penghasilan rendah.

Kementerian Ketenagakerjaan pun mengonfirmasi bahwa BSU tahun ini akan dilanjutkan hingga batch ketiga pada bulan Oktober, untuk menjangkau para pekerja yang belum tercover di tahap pertama dan kedua.

Respons Publik dan Potensi Perbaikan Skema BSU

Langkah Wapres Gibran memonitor langsung distribusi BSU memicu reaksi positif di berbagai platform media sosial dan forum pekerja. Banyak yang menyambut baik kehadiran pemimpin muda yang dinilai lebih peka terhadap kondisi pekerja di lapangan. Foto-foto Gibran berdialog langsung dengan pekerja pabrik viral di berbagai akun Instagram dan Twitter.

Namun, tak sedikit pula yang memberikan masukan terkait skema dan penyaluran BSU. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi di tingkat perusahaan dan pekerja informal. Banyak pekerja sektor non-formal yang mengaku belum tahu mereka berhak mendapatkan BSU atau bagaimana cara mengaksesnya.

Menaker pun merespons hal ini dengan menjanjikan pembukaan jalur pengaduan digital dan call center khusus untuk BSU 2025. Ia menyebut akan ada kampanye edukasi nasional dalam bentuk video animasi, infografis, dan media sosial agar informasi bisa menjangkau pekerja di pelosok sekalipun.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Prof. Zulfikar Rahman, menilai langkah monitoring seperti ini harus dijadikan standar dalam semua program bantuan. “Kehadiran langsung pejabat tinggi di lapangan bukan cuma soal citra, tapi juga memastikan kontrol kebijakan berjalan efektif,” ujarnya.

Apa Itu BSU dan Siapa Saja yang Berhak Menerima?

BSU atau Bantuan Subsidi Upah adalah program bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi pekerja dengan upah di bawah standar, khususnya di sektor formal. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli pekerja dan memastikan stabilitas konsumsi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi nasional.

Kriteria utama penerima BSU 2025 meliputi:

• Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan

• Upah bulanan di bawah Rp3,5 juta

• Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja atau PKH

• Bekerja di sektor non-pemerintah dan non-BUMN

Dana sebesar Rp1 juta akan ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah divalidasi, tanpa potongan apapun. Pemerintah juga menjamin transparansi lewat sistem tracking online dan verifikasi ulang oleh perusahaan tempat pekerja terdaftar.